REFLEKSI 6 TAHUN BADAN DAYAH

Jpeg
Jpeg

Asal Dan Tujuan Badan Dayah

Lahirnya Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh melalui  Qanun No 5 tahun 2008 secara pragmatis menjadi sprit baru bagi kalangan dayah dalam mengekspansikan diri kearah yang lebih baik dan maju, hal itu sesuai dengan tujuan lahirnya Badan dayah yaitu untuk mempercepat pembangunan lembaga pendidikan dayah dan peningkatan SDM dayah kearah yang lebih baik dan bagus. Berdasarkan diskusi penulis dengan beberapa ulama dayah yang penulis asumsi termasuk para pejuang lahirnya badan tersebut. menyimpulkan bahwa kehadiran badan dayah sebagaimana yang di perjuangkan oleh para ulama  terkesan telah sirna.

Dari hasil diskusi-diskusi tersebut penulis menyimpulkan bahwa tujuan dasar para ulama mendirikan BPPD secara umum adalah untuk pemberdayaan dayah tradisional secara maksimal, sebagaimana paparan Sekjen GAMNA (Serambi Indonesia 2014/01/04) “dinilai mulai menyimpang dari tujuan awal pendiriannya. Penyimpangan itu terlihat dari program tahunan BPPD yang tidak lagi fokus pada dayah salafi (tradisional).” kenapa pesantren tradisional tidak disebutkan dayah terpadu, Pesantren Moderen bahkan boarding school?, karena secara administrasi dayah terpadu berada dibawah payung kementrian agama dan dinas pendidikan, mereka memiliki support dana melalui pendidikan formal, fasilitas gedung, tunjangan guru dan lain sebagainya, berbeda dengan dayah tradisional dimana pengelolaannya hanya bertumpu pada swadaya masyarakat.

Lahirnya ide mendirikan lembaga yang mengurusi dayah secara kusus salah satunya adalah lahirnya Perda No. 6 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pendidikan pasal 1 ayat 17 disebutkan bahwa Dayah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Islam dengan sistem pondok/rangkang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Yayasan/perorangan yang dipimpin oleh Ulama Dayah. Pasal 15 ayat 3 disebutkan pula bahwa Pemerintah berkewajiban membina dan mengawasi kegiatan pendidikan Dayah.

Ketika Perda tersebut telah disahkan, sedangkan pengelolaan Dayah sebagai sebuah pendidikan yang telah diakui pemerintah bagaikan anak tiri yang dititipkan pada orang lain, maksudnya dayah dititipkan ke dinas pendidikan melalui subbag pendidikan dayah. Melihat pola pengelolaan pada waktu tersebut kurang maksimal, bahkan ketidakjelasan pendidikan yang dikendalikan oleh Dinas Pendidikan dan Departemen Agama, disertai tidak adanya prospek jangka panjang dan tidak adanya grand desain yang jelas, maka beberapa para ulama Aceh menjumpai pemerintah seraya menyampaikan ide-ide mereka untuk melahirkan sebuah lembaga yang mempayungi dayah.

Realita dan Pil Pahit

Realita sekarang ini keberadaan Badan Dayah menjadi sebuah dilema bagi dayah-dayah di Aceh bahkan sampai kepada melahirkan reaksi dan respons sosial “negatif” pada dayah, hal ini karena kurangnya manajemen dan tata kelola yang di perankan oleh badan dayah itu sendiri, salah satu dilemanya adalah kurangnya fanatisme dan sumbangsih masyarakat terhadap dayah jika di bandingkan tempo dulu sebelum adanya badan dayah, karena dalam asumsi masyarakat dayah telah mendapatkan banyak bantuan dari badan dayah. Adapun respon sosial negatif yang timbul karena tidak becusnya pengelolaan program di badan dayah, masyarakat secara gamblang menvonis kalangan dayah “ka sibok ngen proposal gadoh ek tren u kanto badan dayah”. Terlalu sibuk dengan proposal di Badan dayah ini merupakan pil pahit yang harus di telan oleh kalangan dayah.

Dalam diskusi saya dengan beberapa ulama sepu aceh,  saya menanyakan bagaimana semestinya kinerja badan dayah, dari beberapa yang pernah saya diskusikan memiliki jawaban yang sama, kita memperjuangkan badan dayah karna kita butuh pelayanan, maka salah satu program dasar mereka menjemput kelapangan bukan menunggu di meja dinas seperti sekarang ini. Maka alangkah sayang nya dayah bagaikan pepatah orang aceh “hudep ngen ma droe saban syiet lagei ngen mak ui”Hidup bersama ibu sendiri bagaikan hidup bersama ibu tiri

Manajemen Amburadur

Sekalipun badan dayah bisa dikatakan sebagai pelopor lahirnya pelatihan manajemen dayah namun dalam prakteknya mereka belum mampu mengadopsi apa yang dikatakan dengan manajemen. Asumsi ini yang pertama terlihat dari mudahnya lahir dayah-dayah di aceh pasca lahirnya badan dayah, padahal jika kita merujuk kepada Perda No. 6 tahun 2000  di atas sangat jelas bahwa pimpinan dayah adalah seorang ulama dayah, tapi kenyataannya..? banyak dayah yang lahir dan dipimpin oleh bukan ulama dayah, apakah ini yang dinamakan manajemen?

Jika kita melihat saudara kita dijalur pendidikan umum, mereka menerepkan kriteria dan syarat-syarat yang telah tertuang baik di dalam undang-undang maupun Perda, misal seorang kepala sekolah menengah minimal harus memiliki pendidikan strata 1 begitu juga seterusnya. Kedua justifikasi makna dayah, jika kita melihat historisasi dayah maka terpahami bahwa dayah adalah lembaga pendidikan islam yang mengajarkan kitab kuning (thurast), jika subtansial makna dayah demikian maka lembaga pendidikan yang tidak menerapkan pembelajaran kitab kuning maka tidak bisa dikatagorikan dayah. Namun realita hari ini….?

 Ironisnya hingga hari ini Badan dayah terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang belum saatnya di pikirkan seperti penyusunan kurikulum, pelatihan manajemen, dan lain sebagainya, tetapi dalam prakteknya kurikulum hanya sebatas pelatihan untuk menghabiskan anggaran namum dalam aplikasinya jangankan untuk diterapkan mensosialisasikan pembelajaran kitab kuning saja belum berasil mereka lakukan.

Kurikulum Dayah

Banyak asumsi bahwa kurikulum yang ada di dayah belum mampu menjawab persoalan umat di zaman moderen seperti ini, seperti yang di tulis dalam opini sebelumnya di harian serambi 2011/09/10/ “jika memperhatikan sejarah dayah di masa lalu, sesungguhnya dayah di Aceh dan Nusantara saat kini ternyata bukanlah wajah asli dari model dayah masa lampau. Dayah di Aceh dan Nusantara pada misi kini cenderung hanya menghasilkan ahli fikih saja, ilmu fikih itupun jika kita telaah lebih lanjut, sebagian dari materi pembelajarannya juga tidak relevan dengan kebutuhan dunia masa kini. Sebagai contoh, fikih-fikih di dayah belum mampu memberikan pemahaman kepada para santri tentang bagaimana wujud ekonomi Islam, bagaimana konsep perbankan Islam, konsep baitul Qiradh dan sebagainya” merupakan pemahaman yang salah terkesan tergesa-gesa dalam menyimpulkan sebuah persoalan  tanpa mendalami secara mendalam dan tidak berdasarkan analisa akademik.

Beberapa contoh yang di paparkan dalam tulisan di atas jika kita teliti lebih jauh maka terlihat bahwa penulis belum memahami makna dari ekonomi, karena subtansial manusia dalam menjalani kehidupan tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi, maka mengatakan dayah tidak mengetahui prinsip ekonomi islam secara tidak langsung telah menvonis dayah hari ini dalam prihal ekonomi lebih mengedepankan ekonomi non islam yang rentang dengan persoalan riba. Maka sungguh sangat disayangkan jika asumsi semacam ini jika sempat menvirus ke pemikiran-pemikiran generasi kita, sehingga kedepan generasi kita salah dalam memahami makna subtansial dayah di aceh

Badan Dayah, Muallaf Dayah

Memberikan lebel Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh dengan lebel Muallaf dayah menurut penulis sangat beralasan, salah satunya dapat dilihat  dari kinerja para karyawan nya  yang masih sangat merasa teraba-raba dalam melayani dayah, hal ini sebagaimana ungkapan Teuku Zulkhairi dalam Opini serambi 2013/05/07  “Namun demikian, jika kita melihat umur Badan Dayah yang masih sangat muda, minimnya konsep pembangunan dayah yang sesuai dengan harapan banyak kalangan adalah sebuah kewajaran selama mereka terus mau berbenah, mau mendengar dan mau untuk terus berubah. Badan ini harus diakui masih meraba-raba di tengah “kegelapan” konsep pembangunan dayah, ditambah lagi dengan tidak adanya kemauan dan keseriusan Pemerintah.” Artinya secara tidak langsung terpahami bahwa badan dayah belum kemauan dan keseriusan dalam membangun dayah kenapa demikian karena badan dayah juga bahagian dari pemerintah, di tambah lagi dengan kebanyakan dari pegawai di badan tersebut mengenal dayah ketika pertama kali bertugas di instantsi tersebut.

Jika merujuk kepada pendefenisian muallaf dalam islam, Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih awam dalam Ilmu agama Islam, maka pelebelan muallaf dayah untuk para pejabat dibadan dayah sangat tepat, karena jauh-jauh sebelum di tempatkan di Badan dayah, mereka tidak mengenal dayah apalagi mengunjungi dayah. Maka persoalan demi persoalan yang terjadi serta ketimpangan selama ini di badan dayah merupakan sebuah hal yang wajar karena mereka masih muallaf, maka kalangan dayah tidak pernah melakukan demo, unjuk rasa, protes dan lain sebagainya,  karna kalangan dayah memahami tentang status badan dayah hari ini, agama saja memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh muallaf apalagi kita selaku hambaNya juga pasti memaafkannya.

Solusi dan Tawaran

Banyaknya kalangan dayah yang telah membuka diri melanjutkan pendidikannya kejenjang pendidikan umum atau formal sebenarnya menjadi langkah awal bagi instansi badan dayah dalam membenahinya kearah yang lebih baik, saya yakin kalangan dayah mampu memberikan yang terbaik untuk komunitasnya sendiri, tempatkan mereka (dayah) walaupun sebagai pegawai kontrak di jajaran badan dayah supaya tidak ada lagi asumsi-asumsi bahwa badan dayah masih meraba-raba. Sebagaimana sabda nabi. Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (BUKHARI – 6015) Sungguh benarlah ucapan Rasulullah sholallahu’alaihi wa sallam di atas jika kita hadapkan dengan kondisi badan dayah hari ini. Jadi hemat penulis badan dayah harus mencoba merumbuk kembali apa yang paling mendesak dan dibutuhkan oleh dayah, maka itulah yang di jadikan program prioritas.